Rapat Pembinaan dan Evaluasi Pegawai pada Bulan Oktober 2020 Kamis 08 Oktober 2020, bertempat di Ruang Serbaguna Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB, telah dilaksanakan Rapat Bulanan untuk periode bulan Oktober 2020. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Bapak Didit Pambudi Widodo, SH. MH rapat tersebut dihadiri oleh para Hakim, Pejabat Struktural maupun Fungsional serta seluruh honorer Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB. . Lebih lanjut
HASIL SURVEY PENGADILAN NEGERI TENGGARONG HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) JANUARI - JUNI 2020 87.71% "SANGAT BAIK"
HASIL SURVEY PENGADILAN NEGERI TENGGARONG HASIL SURVEY INDEKS PRESEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) JANUARI - JUNI 2020 3.67 "BERSIH DARI KORUPSI"
Eraterang Elektronik Surat keterangan (Eraterang) merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tenggarong dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tenggarong. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Tenggarong. Lebih lanjut
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung laporkan Jika Menemukan Pelanggaran di Lingkungan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut
POSBAKUM Bebas Biaya Perkara untuk Masyarakat yang Tidak Mampu Lebih lanjut
E-Court Mahkamah Agung Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Lebih lanjut  

MARI WUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi pada Pengadilan Negeri Tenggarong maka berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas maka para pelanggar tidak perlu mengikuti persidangan namun cukup melihat besaran denda yang sudah diputuskan dan diumumkan melalui papan pengumuman Kejaksaan Kabupaten Kutai Kartanegara atau dapat dilihat melalui wesite Pengadilan Negeri Tenggarong kemudian melakukan pengambilan barang bukti dan pembayaran di KEJAKSAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sesuai dengan besaran denda yang telah diumumkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong

Prosedur Mediasi

gambar jadwal sidang

Jadwal Sidang Hari Ini

gambar jadwal sidang

Penelusuran Perkara

gambar jadwal sidang

Prosedur Pengaduan

gambar jadwal sidang

Permohonan Informasi

gambar jadwal sidang



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas