•  
  • http://pn-tenggarong.go.id
Syarat Remisi dan Pembebasan Bersyarat Diperketat
Selasa, 01 November 2011 - 10:24:55 WIB

Persoalan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi kembali mencuat. Kini, giliran mantan Menteri Bappenas Paskah Suzetta yang mengklaim mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal tersebut diutarakan oleh kuasa hukum Paskah, Singap Pandjaitan.

 

"Harusnya kemarin (pembebasan bersyarat) menurut hitungan saya. Tapi jadinya hari ini," ujar Singap ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (31/10).

 

Menurutnya, seluruh urusan administrasi pembebasan diserahkan sepenuhnya ke pihak keluarga. Singap mengatakan, kliennya mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah memenuhi syarat yang diatur, seperti berkelakuan baik dan sudah menjalankan 2/3 dari masa pidananya.

 

Singap menegaskan, moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi yang dikeluarkan Kemenkumham tak berpengaruh dengan hak kliennya. "Enggak berpengaruh (moratorium). Itu (remisi dan pembebasan bersyarat) kan sudah peraturan. Itu (moratorium) baru wacana, harus diatur UU."

 

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan sejak dirinya dan Wakil Menteri Denny Indrayana dilantik, baru satu terpidana korupsi yang memperoleh pembebasan bersyarat. Dia adalah mantan Anggota DPR dari PDIP Agus Tjondro Prayitno.

 

"Selama jabatan saya dengan Pak Wamen (dilantik), belum pernah saya menyetujui pembebasan bersyarat kecuali Agus Tjondro," tutur Amir di kantornya.

 

Wakil Menteri Denny menjelaskan, syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat oleh pihaknya diperketat. Salah satunya adalah remisi dan pembebasan bersyarat hanya boleh diberikan kepada terpidana korupsi yang menjadi justice collaboator (pelaku dan pelapor kasus).

 

Penetapan justice collaborator juga tak semudah dibayangkan. Menurut Denny, harus ada surat penetapan justice collaborator yang dikeluarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Justice collaborator harus orang yang dilindungi oleh LPSK," katanya di kantor KPK.

 

Hingga kini kajian pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sedang dilakukan tim yang terdiri dari Kemenkumham, akademisi dan para ahli. Tapi seiring kajian dilakukan, pihaknya menangguhkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi kecuali yang memperoleh predikat justice collaborator.

 

Ia berjanji, pihaknya akan mengatur syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dalam sebuah aturan. "Insya Allah dalam waktu dekat bisa ada perubahan PP dan lainnya. Pemberian remisi ini sejalan dengan UU antikorupsi dan seiring dengan rasa keadilan. Selama kajian dilakukan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bukan sama sekali tidak ada, tapi lebih moratorium. Tetap diberikan ke justice collaborator."

 

Tudingan Suap

Menkumham Amir mempersilakan sejumlah pihak yang menuding dirinya terlibat dalam perkara suap terkait ditolaknya Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara (PK TUN) oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 lalu. Saat itu, Amir adalah pengacara pengusaha DL Sitorus yang berseberangan dengan Menteri Kehutanan dalam kasus izin alih fungsi hutan di Sumatera tersebut.

 

Kasus ini kembali dihembuskan oleh majalah Tempo edisi hari ini. Agar PK TUN ditolak MA, dalam majalah tersebut tertulis bahwa ada suap sebesar Rp140 miliar mengalir ke sejumlah hakim di MA. "Saya harus hargai kepedulian Tempo yang tinggi dalam pemberantasan korupsi yang dikaitkan mantan pengacara yang bantu dampingi DL Sitorus," katanya.

 

Ia tak menampik pernah menjadi kuasa hukum DL Sitorus dalam perkara sengketa izin hutan tersebut. Namun terkait pemberian suap ia membantahnya. Ia malah mempersilakan sejumlah pihak untuk melaporkan tudingan tersebut ke aparat penegak hukum.

 

Bukan hanya melaporkan ke KPK, Menteri Amir pun mempersilakan para pihak tersebut membentuk tim independen untuk mengusut tuntas perkara ini. "Alangkah baik segera data tersebut serahkan ke KPK," katanya. Terkait apakah mempermasalahkan tulisan ini ke ranah hukum atau tidak, Amir lebih cenderung melaporkan ke dewan pers. "Saya lebih cenderung bawa persoalan-persoalan itu ke dewan pers," pungkasnya.



Diposting oleh : Hendra Yaksa
Kategori: Berita Peradilan - Dibaca: 1963 kali


0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)