Berikut ini disampaikan kepada para Advokat yang akan diambil sumpahnya tentang syarat-syarat penyumpahan sebagai berikut :

  1. Warga Negara Republik Indonesia.
  2. Bertempat tinggal di Indonesia
  3. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara.
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
  5. Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum atau  Sarjana Hukum (pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1:e).
  6. Telah lulus ujian/pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat (pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1:f).
  7. Ada rekomendasi magang selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  8. Surat keterangan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri.
  9. KTP Domisili di Kalimantan Timur.
  10. Pendaftaran oleh/melalui Organisasi Advokat secara kolektif.

Menindaklanjuti hasil sosialisasi dan pemantapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara versi 3.0.1 yang berlangsung dari tanggal 4 s/d 8 Mei 2015 di Surabaya, maka diharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Samarinda untuk dapat menugaskan Petugas IT/Admin SIPP untuk mengikuti Sosialisasi Sistem informasi Penelusuran Perkara yang akan diselenggarakan di gedung kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

Selain membawa peralatan yang telah disebutkan didalam surat pemanggilan, diharapkan peserta membawa db SIPP PN masing-masing dan file sinkronisasi.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut disampaikan surat pemanggilan kegiatan sosialisasi tersebut.

Samarinda, 19 Maret 2015. Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I, Ujian Dinas Tk. II dan Penyesuaian Ijazah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di laksanakan di Ruang Sidang Kantor Pengadilan Tinggi Samarinda.

Samarinda, 31 Maret 2015. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Samarinda. Acara didahului sambuatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Bapak H. AMIRYAT, SH. MH dan dibuka oleh Ketua Komisi Yudisial Bapak Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, SH. MH.

Selanjutnya dilanjutkan diskusi mengenai hasil Survei yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengenai perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dipaparkan oleh Bapak M. AFFAN R. TOJENG dan selaku moderator Bapak BINSAR SIREGAR, SH. MH.

Acara ini juga dihadiri Wakil Walikota Samarinda Bapak Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL, M.Si dan Instansi-Instansi terkait yang menambah meriahnya diskusi ini. Selanjutnya acara ini ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Sehubungan dengan diterimanya surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 315-1/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 7 Nopember 2014, perihal Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2014, maka dengan hormat diminta kepada seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mengirimkan data keadaan perkara pidana, perdata dan tipikor khusus bulan desember 2014 dan khusus PN Balikpapan diminta mengirimkan data keadaan perkara bulan Nopember dan Desember 2014.  Dan permintaan data dimaksud dapat dikirimkan ke faksmili di nomor : (0541) 742498-743527.

Demikian dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Layanan Prima, Putusan Berkualitas!